Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Kawal Program Makan Bergizi Gratis

Surabaya – Atensitnipolri.com

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Emil menyebut, berdasarkan laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), hingga saat ini terdapat sekitar 920 dapur MBG yang sudah beroperasi, sementara 2.100 dapur lainnya masih dalam tahap pemantauan progres.

“Apabila progresnya lambat maka akan dilakukan rollback. Pemprov Jatim akan terus memastikan program MBG berjalan sesuai target,” ujar Emil usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (29/9/2025).

Menurut Emil, MBG merupakan program strategis nasional yang sangat besar. Untuk itu, seluruh pihak di pemerintah daerah harus bekerja secara selaras dengan pemerintah pusat. “Hari ini Kepala Dinas Kesehatan mengikuti rapat virtual dengan Kemendagri dan seluruh kadinkes se-Indonesia. Intinya membahas bagaimana posisi dan peran pemerintah daerah dalam program ini. Karena kalau terlalu banyak pintu komunikasi, dikhawatirkan informasi menjadi simpang siur. Jadi kami berkoordinasi langsung dengan BGN, agar informasi MBG tetap satu pintu,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Aufa Zhafiri, mengingatkan bahwa meskipun program MBG sepenuhnya dibiayai oleh APBN, Pemprov Jatim tetap tidak boleh hanya berdiam diri.

“Dalam postur anggaran 2025, kami mencatat adanya alokasi sekitar Rp800 miliar untuk menyongsong program ini, meskipun akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Namun faktanya, di beberapa daerah lain, Pemprov justru memberikan dukungan terhadap dapur MBG yang ada,” kata Aufa.

Aufa menilai, program MBG membawa dampak sosial-ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain membuka lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, program ini juga menggerakkan ekonomi desa serta memperkuat ikatan sosial di tingkat akar rumput.

“Perputaran uang diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun pada 2026. Nilai ini bahkan dua kali lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Maka manfaatnya jelas nyata,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan mengapa dalam RAPBD 2026 belum terlihat dukungan Pemprov Jatim dalam menyiapkan infrastruktur sosial, ekonomi, maupun kelembagaan guna menyukseskan program strategis nasional tersebut. (Red)