DPRD Kota Bekasi Tuntaskan Reses I 2026, Aspirasi Infrastruktur dan Banjir Mendominasi
Kota Bekasi-Atensitnipolri.com|
Dinamika pembangunan di Kota Bekasi kembali memasuki babak penting. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi resmi menuntaskan kegiatan Reses I Tahun 2026 yang digelar pada 12 hingga 17 Februari 2026. Agenda rutin ini bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan momentum strategis bagi para wakil rakyat untuk turun langsung menyapa konstituen, mendengar keluhan, sekaligus menyerap harapan warga di tiap daerah pemilihan (dapil).
Sebanyak 50 anggota dewan menyebar ke berbagai wilayah, dari kawasan permukiman padat hingga lingkungan yang tengah berkembang. Di sana, dialog berlangsung hangat. Warga tak segan menyampaikan persoalan riil yang mereka hadapi sehari-hari—mulai dari jalan rusak, drainase tersumbat, hingga kebutuhan peningkatan fasilitas layanan publik.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, SE, menegaskan bahwa hasil reses bukan sekadar catatan administratif. Aspirasi yang masuk akan dihimpun dan diperjuangkan dalam pembahasan program kerja pemerintah daerah serta penganggaran tahun berjalan.
“Banyak aspirasi yang masuk, terutama mengenai infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan,” ujarnya.
Infrastruktur dan Banjir Jadi Sorotan
Isu infrastruktur kembali menjadi topik dominan dalam reses kali ini. Perbaikan jalan lingkungan, pembangunan saluran air, hingga penerangan jalan umum menjadi kebutuhan mendesak yang disampaikan warga. Tak sedikit pula yang menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama di titik-titik rawan genangan saat musim hujan tiba.
Permintaan normalisasi saluran air dan peningkatan kapasitas drainase menjadi suara yang nyaring terdengar. Warga berharap upaya penanganan banjir tidak lagi bersifat sementara, melainkan berorientasi pada solusi jangka panjang.
Selain itu, kemacetan lalu lintas turut masuk dalam daftar keluhan masyarakat. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan, sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi kian padat. Warga mendorong adanya rekayasa lalu lintas yang lebih efektif, pelebaran jalan, hingga optimalisasi transportasi publik.
Layanan Publik dan Pemberdayaan UMKM
Tak hanya infrastruktur fisik, sektor layanan publik juga menjadi perhatian. Dalam forum reses yang dihadiri tokoh masyarakat, perangkat RT/RW, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta unsur pemuda dan perempuan, berbagai masukan mengemuka terkait layanan kesehatan dan pendidikan.
Beberapa warga menyampaikan perlunya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama serta kemudahan akses pelayanan. Di bidang pendidikan, aspirasi mencakup perbaikan sarana sekolah dan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Di sisi lain, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Mulai dari akses permodalan, pelatihan keterampilan, hingga perluasan pasar. Harapannya, kebijakan daerah ke depan lebih berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan.
Dengan digelarnya Reses I Tahun 2026 ini, DPRD Kota Bekasi diharapkan mampu memperkuat tiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Komunikasi yang intensif antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi fondasi penting agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Dukungan Sekretariat dan Koordinasi Perencanaan
Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, memastikan bahwa seluruh tahapan reses berjalan sesuai jadwal. “Sudah selesai penutupan sidang, karena seluruh dewan akan menggelar reses pertama di tahun 2026,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD menyiapkan tenaga pendamping untuk membantu kelancaran kegiatan di masing-masing dapil. Dukungan administratif dan teknis ini bertujuan agar seluruh aspirasi terdokumentasi dengan baik dan tidak ada usulan yang terlewat.
Tak berhenti disitu, koordinasi juga dilakukan, dengan maksud kebijakan pembangunan daerah.
Koordinasi tersebut mencakup penyampaian bahan dan informasi mengenai prioritas belanja yang akan dirancang dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Artinya, aspirasi yang disampaikan warga hari ini berpeluang besar masuk dalam perencanaan anggaran tahun depan.
Komitmen Membangun Kota yang Responsif
Reses pertama tahun 2026 ini menjadi refleksi bahwa pembangunan tak bisa dilepaskan dari partisipasi publik. Aspirasi warga adalah kompas yang mengarahkan kebijakan agar lebih tepat sasaran.
DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi terbuka dengan masyarakat. Melalui reses, jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil warga semakin diperkuat.
Kegiatan ini juga menjadi simbol keseriusan lembaga legislatif dalam membangun Kota Bekasi yang lebih maju, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dari ruang-ruang dialog sederhana di tingkat lingkungan, arah pembangunan kota mulai dirumuskan.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai catatan, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan konkret dan program nyata. Warga tentu menanti realisasi dari setiap janji dan komitmen yang disampaikan.
Reses telah usai, namun pekerjaan rumah baru saja dimulai. Di tangan para wakil rakyat, harapan masyarakat Kota Bekasi menanti untuk diwujudkan dalam langkah pembangunan yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.
ADV
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar